Menuju PAPUA yang damai

SAMO News - Sangat menarik untuk di simak pernyataan komisioner HAM Indonesia, "Kesalahan utama presiden tidak menjalankan manajemen pertahanan dengan baik," kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, di Ruang Pimpinan DPD, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Ia mencontohkan, saat Aceh dijadikan daerah operasi militer (DOM), pemerintah menerjunkan 30 ribu anggota TNI untuk melawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang berjumlah 18 ribu personel.

"Ini head to head," ujar Natalius.

Sedangkan di Papua, lanjutnya, pemerintah menurunkan 17 ribu personel dengan 200 anggota intelijen, untuk menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diperkirakan berjumlah 100 anggota.

"Presiden bilang berkomunikasi dengan hati, tapi ada 17 ribu tentara ke sana. SBY tutur kata dan perbuatan tidak seimbang," tutur Natalius.

Komnas HAM menilai, bila OPM merupakan pelaku penembakan, maka tidak melanggar HAM. Sebab, itu dilakukan antar-kelompok bersenjata, antara OPM dan TNI.

Aneh memang pernyataan ini. Saat terjadi penembakan, TNI tak membawah senjata satupun. Sehingga dengan leluasa OPM membantai anggota TNI. Yang menjadi pertanyaan masyarakat Indonesia lainya adalah, kenapa komnas hak tidak mengutuk penembakan yang dilakukan oleh OPM. Saat TNI Menembak OPM dan ada yang meninggal, pastilah dikatakan TNI melanggar HAM karena menembaki rakyat sipil yang tak berdosa.

Jika dalam konteks ini diartikan oleh komnas HAM bahwa yang terjadi di Puncak jaya adalah penembakan dilakukan oleh dua kelompok yang bersenjata antara TNI daN OPM, berarti apa yang terjadi di puncak jaya adalah perang antara TNI dan OPM,inilah persepsi yang dibangun oleh KOMNAS HAM, sehingga komnas HAM menyatakan tidak ada pelanggaran HAM.

Perluhkah operasi MILITER di PAPUA,.......?

Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie, meminta pemerintah tidak menjadikan Papua sebagai tempat bertempur.

"Tolong jangan jadikan Papua tempat bertempur, tapi berikan kami kedamaian," kata Jimmy di Ruang Pimpinan DPD, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Jimmy menuturkan, rakyat Papua belum pernah merasakan kemerdekaan Indonesia. Yang ada, papar Jimmy, nyawa warga Papua terus melayang.

Menurut Jimmy, setiap perayaan HUT Indonesia pada 17 Agustus, warga Papua merasa belum merdeka.

"Warga Papua merayakan kemerekaan Indonesia, bukan kemerdekaan mereka," ucap politisi PDI Perjuangan.

Jimmy pun meminta pemerintah membuka dialog dengan warga Papua, agar Papua bisa merasakan kedamaian.

Dalam menangani persoalan PAPUA, pemerintah dan TNI harus melakukan pendekatan kepada semua elemen masyarakat disana. TNI perluh melakukan operasi intelejen juga operasi teritorial guna menekan pengaruh OPM. Disamping operasi intelejen dan teritorial, kepolisian harus melakukan operasi penegakan hukum.