Nafsu Banteng Tenaga Kodok,Dengan IPK dibawah 2

Berbicara bersama Mahfud MD di seminar mengenai kepemimpinan di Universitas Islam Indonesia membuat Jokowi harus menjawab pernyataan yang mendorongnya maju menjadi calon presiden. Bersama Buya Syafii Maarif Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah
menambahkan IPK capres sebaiknya tidak tiga ke bawah.

Saat dia bertanya ke Mahfud berapa IPK saat kuliah, mantan Ketua MK itu menjawab “IPK saya dulu 3,8.” Giliran Jokowi, jawabannya “Dua saja tidak ada.”

Kalau presidenya ipknya gk lebih dari 2, bagaimana sang presiden memanajemen keuangan negara ???? Pantesan 2 dua tahun kepemimpian presiden ber-ipk gak lebih dari angkah 2, ekonomi Indonesia sangat morat marit. berbagai macam paket telah diluncurkan tetap ekonomi melorot kebawah.



Sangat ironis pernyataan Sri Mulyani Indahparanwansa, bahwa APBN selamah 2 tahun pemerintahan Jokowi kurang kredibel,
Sri Mulyani Indrawati menilai penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama dua tahun belakangan tidak kredibel. Dia melihat, dalam dua tahun ini, beberapa sektor penerimaan banyak yang meleset.

Terutama penerimaan perpajakan dalam negeri.
Penerimaan perpajakan sepanjang dua tahun terakhir, kata Sri, targetnya selalu meleset. Tahun 2014 terjadi shortfall sebesar Rp100 triliun. Padahal pada waktu itu, harga minyak dunia masih bagus yakni USD100 per barel.

"Selama dua tahun ini, penyusunan APBN terus menerus banyak yang meleset penerimaannya. Padahal dua tahun lalu kondisinya belum separah sekarang. Selain harga minyak yang masih tinggi, beberapa komoditas harganya masih sangat tinggi," kata dia di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (5/7/2016).

Pada tahun 2015, menunjukkan penerimaan pajak shortfall Rp234 triliun. "Jadi sebetulnya sudah dua tahun berturut-turut penerimaan pajak di bawah UU APBN kita," terang dia. (Baca: Target Pajak Meleset, Sri Mulyani Pangkas Anggaran Rp133,8 Triliun)
Oleh karena itu, Sri Mulyani menyatakan ingin melakukan evaluasi dengan bertemu Presiden. Dimana sebelumnya, basis penghitungan pajak yang digunakan di APBN-P 2016 dan fakta dua tahun terakhir selalu jatuh di bawah. Evaluasi ini untuk mengantisipasi agar kejadian ini tidak berulang.

"Ini perlu dievaluasi, apakah basis ini bisa digunakan. Karena kalau basis penghitungannya tidak kredibel, maka akan terus menerus menimbulkan tanda tanya apakah APBN ini realistis. Dan menimbulkan pertanyaan bagaimana pemerintah mengelola APBN-nya apabila terus berasumsi dengan penerimaan yang tinggi tapi sebetulnya tidak tercapai dalam dua tahun terakhir," tandasnya.