Ini hasil pemeriksaan 8 Paspampres beli senjata dari tentara AS

Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah kabar pembelian senjata ilegal yang dilakukan oleh Pasukan Pengaman Presiden dan Wakil Presiden (Paspampres) dari tentara Amerika Serikat. Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Tatang Sulaiman menuturkan, pembelian senjata itu dilakukan secara legal oleh delapan orang personel Paspampres.

"Itu bukan ilegal, belinya legal di sana. Di tempat legal. Persoalannya, setelah beli yang bersangkutan harus menindaklanjuti kelengkapannya," ujar Tatang saat berbincang dengan merdeka.com, Sabtu (9/7).

Tatang menegaskan, delapan orang anggota Paspampres yang membeli senjata dari tentara AS sudah diperiksa POM TNI atau polisi militer. Hasil pemeriksaan, kata dia, tidak ada indikasi pembelian senjata untuk tindak kejahatan. Menurutnya, pembelian senjata itu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan personel Paspampres.

"Yang bersangkutan ada delapan orang. Hasil pemeriksaan, mereka orang baik," tegasnya.

Senjata yang dibeli dari tentara AS juga masih diamankan di POM TNI. Namun dia tidak menyebutkan jumlah dan jenis senjata yang dibeli.

Disinggung soal proses pembelian hingga sampai ke tangan delapan anggota Paspampres, Tatang mengaku belum mendalaminya.

"Kalau proses pembelian ya langsung beli. Kan di sana (AS) juga dijual legal. Tapi kalau bagaimana pengiriman dan lain-lain saya kurang paham," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, anggota tentara AS, Audi Sumilat mengaku bersalah karena terlibat dalam konspirasi pembelian senjata dan berencana menyelundupkannya ke Indonesia. Menurutnya, senjata selundupan itu akan digunakan oleh Pasukan Pengaman Presiden dan Wakil Presiden (Paspampres) Indonesia.

Kasus itu terjadi pada 2015. Sumilat menyebut ada tiga anggota Paspampres yang muncul dalam rencana pembelian senjata itu pada 2014 ketika mereka sama-sama menjalani pelatihan di Fort Benning, Georgia.

Sumilat membeli senjata di Texas. Kemudian dia mengirimkannya ke mitra konspirasinya di New Hampshire. Mitra konspirasinya itu yang mengirimkan senjata ke anggota Paspampres saat berkunjung ke Washington DC dan Majelis Umum PBB di New York. Dari situlah senjata-senjata itu baru diselundupkan keluar dari negeri Paman Sam.