Wiranto Itu Bukan Type Negarawan Dan Pemimpin Yang Bisa Mengayomi Rakyatnya

Menkopolkam Wiranto

Jakarta, Srikandi  Indonesia -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan R,I Wiranto menyebut tindakan pengibaran bendera bertuliskan tauhid di DPRD Poso beberapa waktu lalu adalah tindakan yang melecehkan ideologi Pancasila. Wiranto bahkan menyebut pengibaran bendera berwarna hitam dengan tulisan putih mirip lambang HTI tersebut merupakan tindakan menduakan bendera merah putih.

"Kalau mau kibarkan lagi ya silahkan sana cari tempat lain yang bisa menoleransi. Orang yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila ya jangan merusak, pergi saja dari Indonesia bikin saja tempat lain sana yang sesuai dengan ideologinya," ujar Wiranto.

"Ya enggak boleh. Itu kan sudah menduakan merah putih. Menduakan Pancasila," kata Wiranti usai memberikan sambutan dalam Sosialisasi Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara di Hotel Utami, Surabaya, Senin (29/10). Orang-orang yang mengibarkan bendera itu, kata Wiranto, mereka telah menyebarkan paham-paham terlarang yang anti Pancasila. Oleh sebabnya, ia pun meminta pihak-pihak tersebut untuk segera angkat kaki dari Indonesia.

Jika persoalan hukum ditarik ke rana politik, akan membuat rakyat semakin gaduh. Dan bisa memicuh konflik dikalangan bawah yaitu di akar rumput. Persoalan yang di hadapi HTI dengan pemerintah tentang dicabutnya atau dubekunya badan hukum organisasi, Dengan penerbitan Surat Kuasa atau SK Nomer AHU 3O.AH.O1.O8 tahun 2O17 tentang pencabutan SK Kemenkumham Nomor AHU-OO282.6O.1O.2O14 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia oleh Kemenkumham. Dan Kemenkumham tetap membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Hal tersebut terjadi karena Pengadilan Tata Usaha Negara menolak banding yang diajukan oleh HTI. " Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2O17/PT TUN Jakarta ", Rabu 26/9/2O18.

Insiden penurunan bendera merah putih dan yang kemudian digantikan dengan pengibaran bendera berwarna hitam bertuliskan kalimat tauhid Jumat (26/10) di gedung DPRD Poso adalah bentuk protes terhadap negara terhadap pembakar bendera tauhid saat memperingati Hari Santri Nasional oleh oknum Banser di Garut Jawa Barat. Tidakah DPRD itu lembaga aspirasih ???

Sangat disayangkan ada seorang pejabat pemerintah sekelas Menkopolkam punyah wawasan seperti wawasan para relawan di sosial media. Hancur Indonesia kalau pejabatnya seperti Wiranto ini.