Sebelumnya, Presiden Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Dorman Wandikmbo menganggap pihak kepoisian dan TNI tak punya itikad baik untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Tolikara. Namun hal itu langsung dibantah Badrodin.
"Seharusnya Presiden GIDI yang harus mencegah jamaahnya untuk tidak membubarkan jamaah Salat Ied di halaman Koramil. Sangat tidak bijak kalau Presiden GIDI malah menyalahkan Polri," kata Badrodin saat dihubungi VIVA.co.id, Senin 20 Juli 2015.
Diketahui, Dorman menuding bahwa aparat keamanan telah bersikap lamban untuk merespons surat edaran GIDI yang meminta agar umat muslim di Tolikara tidak menggunakan pengeras suara saat melaksanakan shalat Ied. Edaran tersebut padahal telah dikeluarkan enam hari sebelum pelaksanaan shalat Ied.
GIDI mengeluarkan surat tersebut dikarenakan pada hari yang sama
dengan pelaksanaan shalat Ied, GIDI juga akan mengadakan seminar
nasional dan internasional. Sedang jarak lapangan dan tempat seminar hanya berjarak 250 meter.
Badrodin sendiri mengakui bahwa Kapolres Tolikara memang menerima surat edaran tersebut. Namun, hal itu langsung disampaikan kepada Bupati. Ketika dikonfirmasi, Bupati yang saat itu sedang berada di Jakarta mengaku akan menelepon panitia lokal di Tolikara untuk memintai penjelasan tentang surat tersebut.
"Pdt Martin yakni panitia lokal di sana menjelaskan setelah ditelepon
Bupati, mengaku akan meralat dan menjelaskan secara lisan kepada
Bupati untuk diteruskan ke Kapolres, namun sampai kejadian Kapolres
mengaku sama sekali tak ada pemberitahuannya," kata Badrodin pada wartawan.
Saling lempar tanggung jawab inilah membuktikan kalau Intelegen Indonesia telah gagal melindungi dan mengantisipasi adanya kerusuhan
No comments
Post a Comment