Menyoalkan keberadaan FPI

Akhir akhir ini, yang hangat dibicarakan adalah keberadaan ormas Islam yang bernama Front Pembela Islam atau FPI, bahkan Wakil Ketua MPR Melanie Leimena Suharly turut menyatakan Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah perlu bersepakat untuk membubarkan Front Pembela Islam (FPI).

"Kita harus berkumpul bersama-sama dengan unsur NU, Muhammadiyah membahas FPI. Nanti celah mana yang bisa digunakan dari UU Ormas terhadap FPI. Jangan ada pelanggaran HAM terkait FPI ini," kata Melanie, Rabu.

Dia menilai masyarakat juga menentang FPI. "Saya pribadi, apa yang dilakukan FPI sudah bertentangan dengan moral dan sosial," kata dia.

Siapa sebenarnya Front Pembela Islam atau FPI itu ? Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah organisasi massa Islam bergaris keras yang berpusat di Jakarta.

Selain beberapa kelompok internal, yang disebut oleh FPI sebagai sayap juang, FPI memiliki kelompok Laskar Pembela Islam, kelompok paramiliter dari organisasi tersebut yang kontroversial karena melakukan aksi-aksi "penertiban" (sweeping) terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam terutama pada bulan Ramadan dan seringkali berujung pada kekerasan.

Organisasi ini terkenal dan kontroversial karena aksi-aksinya sejak tahun 1998. Rangkaian aksi yang berujung pada kekerasan sering diperlihatkan dalam media massa.

Yang perluh di lakukan oleh pemerintah adalah pembinaan yang selaras yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional. FPI adalah aset bangsa Indonesia yang pembinaanya harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Jika FPI melakukan sebuah tindakan, berarti ada sesuatu yang salah, karena apa yang dilakukan oleh FPI masih sebatas pada nilai agama. yang mereka hantam adalah sesuatu yang melanggar ketentuan agama, minuman keras atau kemasiatan lainya adalah sesuatu yang melanggar hukum agama, apakah negeri ini membiarkan minuman keras meracunani anak bangsa ? atau apakah negeri ini membiarkan kemaksiatan merajalelah ?

Disamping pemerintah melakukan pembinaan terhadap para anggota RPI, pemerintah juga melakukan pembinaan pada mental aparat dibawahnya termasuk pemegang teritorial dan pemegang kekuasaan keamanan, karena mental para aparat keamanan, sudah mendekati titik nadir yang perluh ada pembinaan khusus.