SAMO News - "Prinsipnya adalah bagaimana kami melihat objektivitas di dalam proses pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, bisa juga dengan pembenahan di partai politik (parpol), karena yang mengusung calon itu parpol," kata Mendagri di Jakarta, Rabu.
Dia mengaku saat ini pihaknya sedang mempersipkan matrik kepala daerah yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana atau incumbent.
Perundingan terkait undang-undang dan peraturan terkait politik kekerabatan dalam pilkada juga masih dilakukan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Ini masih perumusan dan kami sedang mempersiapkan matriknya. Kalau sudah selesai, nanti akan dibawa ke rapat (DPR)," tambahnya.
Sejumlah usulan terkait politik kekerabatan dalam pilkada muncul dalam pembahasan RUU Pilkada, salah satunya adalah ide untuk memberlakukan larangan bagi kerabat, yaitu suami, istri, anak, ayah, kakak, adik, bahkan saudara ipar, untuk menggantikan jabatan kepala daerah petahana.
"Kalau DPR sepakat, pemerintah setuju saja. Tapi, ini hanya untuk lingkup setiap provinsi. Kalau lingkup nasional, diatur dalam perundangan lain," kata Gamawan.
Berdasarkan data yang dimiliki Kemendagri, ada 57 kepala daerah yang membangun upaya dinasti politik di sejumlah daerah di Tanah Air.
Pembangunan dinasti politik lokal yang paling menonjol adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yang merupakan anak tiri dari Wakil Bupati Pandeglang Heryani.
Selain ibu tirinya, adik-adik Ratu Atut, baik kandung, tiri, hingga ipar, juga memiliki jabatan di sejumlah daerah, yaitu Ratu Tatu Chasanah (Wakil Bupati Serang), Tubagus Haerul Jaman (Wakil Walikota Serang), dan Airin Rachmy Diany (Walikota Tangerang Selatan).
Di Sulawesi Selatan, Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo adalah adik Gubernur Syahrul Yasin Limpo, sedangkan di Sulawesi Utara Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang adalah putra Gubernur Sinyo Harry Sarundajang.
Sementara itu di Sumatera Barat ada Walikota Padang Sidempuan Andar Amin Harahap, yang adalah anak Bupati Padang Lawas Bachrum Harahap.
Di Jambi, artis yang kini menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola, adalah putra dari mantan Gubernur Zulkifli Nurdin.
Terkait pembatasan hak berpolitik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, Mendagri mengatakan bahwa parpol juga berperan penting dalam hal itu.
"Yang menutup akses untuk calon lain kan bukan mereka, tapi parpol. Makanya ada juga pemikiran untuk membenahi parpol," ujarnya.(ANT)
No comments
Post a Comment