Korea Utara perkuat pertahanan nuklir

Korea Utara mengatakan akan meningkatkan kekuatan militer dan program "pertahanan nuklir" setelah PBB menetapkan sanksi baru atas peluncuran roket.

Korea Utara juga menolak pembicaraan lebih lanjut tentang nuklir.
Berita terkait


Negara itu akan "mengambil tindakan fisik" untuk memperkuat armada militernya, seperti dilaporkan oleh kantor berita nasional KCNA.

Dewan Keamanan PBB menyetujui sanksi baru untuk peluncuran roket yang dilaksanakan pada Desember tahun lalu tersebut, dan PBB menyebut "roket" itu adalah peluru kendali jarak jauh yang bertentangan dengan resolusi PBB.

Roket tiga tahap itu meletakkan satelit ke luar angkasa dan merupakan uji coba sukses pertama Pyongyang.

Dewan Keamanan melarang Korea Utara melakukan uji coba peluru kendali setelah negara komunis itu melakukan uji coba nuklir pada 2006 dan 2009.

Resolusi PBB menambah individu baru dan badan luar angkasa Korea Utara dalam daftar sanksi, kata para diplomat.

Selama satu dekade lalu, Korea Utara melakukan pembicaraan dengan AS, Korea Selatan, Cina, Rusia dan Jepang, berjanji untuk mengakhiri program nuklir mereka sebagai ganti bantuan energi dan ekonomi.

Namun hari Rabu, pernyataan kementerian luar negeri yang disampaikan oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara menyatakan, "Dikarenakan memburuknya kebijakan AS atas perlakuan keras mereka pada Korea Utara, pembicaraan enam pihak dianggap tidak berguna dan denuklirisasi Semenanjung Korea diakhiri.

"Kami akan mengambil langkah untuk meningkatkan dan memperkuat kekuatan militer kami termasuk pertahanan nuklir," kata kementerian.

Pernyataan itu datang hanya beberapa jam setelah Dewan Keamanan PBB secara anonim menyetujui sanksi baru tersebut. Resolusi itu adalah hasil kompromi antara AS dan Cina, sekutu terdekat Korea Utara.