Connie Rahakundini Bakrie, penulis buku Pertahanan Negara dan Postur TNI
Ideal, menggambarkan
postur militer di Indonesia, sebagai negara terbesar dalam jumlah
penduduk dan wilayah di Asia Tenggara, harus melebihi Singapura. Namun,
Singapura ternyata memiliki anggaran pertahanan lebih besar, sekitar 238
persen, dibanding Indonesia, meski pendapatan domestik bruto (PDB)
Singapura hanya 41,83 persen dibanding Indonesia. Anggaran pertahanan
Singapura tercatat 5,3 persen dari PDB-nya, sedangkan anggaran
pertahanan Indonesia hanya 0,93 persen PDB.
Peningkatan anggaran bagi gaji prajurit TNI, anggaran operasional dan pengadaan alat utama sistem persenjataan, merupakan tahap pemenuhan pembangunan postur TNI yang ideal. Untuk mewujudkan TNI yang profesional, postur TNI dan alat utama sistem persenjataannya minimal identik dengan Singapore Armed Forces yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.
"Sebenarnya kita semua sadari untuk memenuhi MEF dan hingga memiliki efek getar dihadapan negara lain kita masih jauh dari nilai ideal," kata politisi Partai Hanura ini di Jakarta, Sabtu (11/8). Dia berharap rencana peningkatan anggaran ini dapat dialokasikan untuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) agar Indonesia memiliki armada pertahanan negara yang mumpuni.
Namun begitu, dia mensyaratkan pengadaan alutsista harus dilakukan secara tepat guna, tepat waktu, dan sesuai rencana strategis (renstra). "Saya ingin menghimbau pemerintah agar dalam membeli alutsista pun harus tepat guna, waktu dan sesuai renstra. Konsistensi renstra itu penting untuk diawasi oleh DPR, jangan ganti pimpinan dengan begitu saja mudah berubah tanpa ada pembahasan mendalam apalagi penelitian serius," kata Susaningtyas.
Pemerintah berencana meningkatkan anggaran pertahanan dari Rp72,54 triliun pada 2012 menjadi Rp77 triliun pada 2013. Hal ini disampaikan Presiden dalam rapat terbatas dengan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Kamis (9/8). Presiden pun meminta Menteri Pertahanan membicarakan rencana ini dengan Menteri Keuangan dan kompak mengajukannya ke DPR.
Kepala Negara mengatakan, anggaran pertahanan Indonesia terus meningkat. Pada 2004, anggaran pertahanan mencapai Rp 21,07 triliun. Pada 2009 dan 2012 meningkat menjadi Rp 33,67 triliun dan Rp 72,54 triliun. "Insya Allah pada 2013 mencapai sekitar Rp 77 triliun. Ini peningkatan yang sangat signifikan," kata Presiden.
Terkait meningkatnya anggaran pertahanan Indonesia, Kepala Negara meminta pihak-pihak tertentu, termasuk negara tetangga, untuk tidak khawatir. Modernisasi anggaran semata-mata dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan RI. "Indonesia juga telah lama tidak melakukan modernisasi. Indonesia bukan agressor," katanya.
Modernisasi juga dipandang penting mengingat meningkatkan operasi militer selain perang, seperti penanganan bencana dan pemberantasan terorisme.
Peningkatan anggaran bagi gaji prajurit TNI, anggaran operasional dan pengadaan alat utama sistem persenjataan, merupakan tahap pemenuhan pembangunan postur TNI yang ideal. Untuk mewujudkan TNI yang profesional, postur TNI dan alat utama sistem persenjataannya minimal identik dengan Singapore Armed Forces yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.
Dalam hal ini anggota Komisi I DPR RI Susaningtyas Kertopati mengapresiasi rencana peningkatan anggaran pertahanan untuk tahun depan.
Menurutnya, peningkatan ini dapat digunakan untuk memenuhi Minimum
Essential Forces (MEF) agar Indonesia memiliki efek getar yang mumpuni.
Wahyu Wening / Jurnal Nasional Pengadaan alutsista harus dilakukan secara tepat guna, tepat waktu, dan sesuai rencana strategis renstra. |
"Sebenarnya kita semua sadari untuk memenuhi MEF dan hingga memiliki efek getar dihadapan negara lain kita masih jauh dari nilai ideal," kata politisi Partai Hanura ini di Jakarta, Sabtu (11/8). Dia berharap rencana peningkatan anggaran ini dapat dialokasikan untuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) agar Indonesia memiliki armada pertahanan negara yang mumpuni.
Namun begitu, dia mensyaratkan pengadaan alutsista harus dilakukan secara tepat guna, tepat waktu, dan sesuai rencana strategis (renstra). "Saya ingin menghimbau pemerintah agar dalam membeli alutsista pun harus tepat guna, waktu dan sesuai renstra. Konsistensi renstra itu penting untuk diawasi oleh DPR, jangan ganti pimpinan dengan begitu saja mudah berubah tanpa ada pembahasan mendalam apalagi penelitian serius," kata Susaningtyas.
Pemerintah berencana meningkatkan anggaran pertahanan dari Rp72,54 triliun pada 2012 menjadi Rp77 triliun pada 2013. Hal ini disampaikan Presiden dalam rapat terbatas dengan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Kamis (9/8). Presiden pun meminta Menteri Pertahanan membicarakan rencana ini dengan Menteri Keuangan dan kompak mengajukannya ke DPR.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap, Indonesia segera menjadi Macan Asia dalam lima tahun lagi. Selain
perekonomian yang terus tumbuh positif di tengah krisis Eropa,
Indonesia juga terus aktif melakukan politik luar negeri. Cita-cita dan
harapan Bapak Pendiri Bangsa Soekarno agar Indonesia menjadi Macan Asia
akan menjadi kenyataan.
"Kita juga terus melakukan
modernisasi alat utama sistem persenjataan dan mengembangkan industri
pertahanan," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi bidang
pertahanan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8/2012).
Kepala Negara mengatakan, anggaran pertahanan Indonesia terus meningkat. Pada 2004, anggaran pertahanan mencapai Rp 21,07 triliun. Pada 2009 dan 2012 meningkat menjadi Rp 33,67 triliun dan Rp 72,54 triliun. "Insya Allah pada 2013 mencapai sekitar Rp 77 triliun. Ini peningkatan yang sangat signifikan," kata Presiden.
Terkait meningkatnya anggaran pertahanan Indonesia, Kepala Negara meminta pihak-pihak tertentu, termasuk negara tetangga, untuk tidak khawatir. Modernisasi anggaran semata-mata dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan RI. "Indonesia juga telah lama tidak melakukan modernisasi. Indonesia bukan agressor," katanya.
Modernisasi juga dipandang penting mengingat meningkatkan operasi militer selain perang, seperti penanganan bencana dan pemberantasan terorisme.
No comments
Post a Comment